sejarah semster 1&2

SEMESTER 1:

1. kerajaan mataram islam

            Kerajaan mataram islam didirikan oleh sutawijaya (panembahan senopati) setelah menerima kekuasaan dari pangeran Bewono (putra sulta hadiwijaya) dari pajang. Untuk membenahi kerajaan, Panembahan Senopati mulai melancarkan perluasan kedaerah timur dan kedaerah pesisir.

            Mataram mencapai kebesaran pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Masa pemerintahannya dibagi menjadi dua periode, yakni :

a.       Masa penyatuan negara, yang dilakukan dengan mengadakan ekspansi ke barat dan ke timur

b.      Masa pembangunan negara.

Usaha yang dilakukan pada masa ini antara lain:

1)      Mempertahankan Mataram sebagai negara maritim

2)      Mempertahankan Mataram sebagai negara agrasis

3)      Menciptakan sistem feodal

4)      Memunculkan kebudayaan kajawen yang merupakan akulturasi kebudayaan asli, Hindu, Budha dan Islam

5)      Diberlakukannya tarikh Islam yang berdasarkan peredaran bulan

6)      Diterbitkannya kitab sastra dan filsafat; antara lain: Sastra Gending, Nitisastra, dan Astabrata.

Tata pemerintahan Mataram dibagi dalam beberapa wilayah. Dalam melaksanakan pemerintahannya, raja dibantu pejabat-pejabat, antara lain: Patih, Wedana, dan Tumenggung.

Setelah Sultan Agung wafat (1645), Mataram mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh pemberontakan dan perang saudara dalam rangka perebutan kekuasaan. Pemberontakan yang terjadi antara lain: pemberontakan Trunojoyo, pemberontakan pangeran kajoran, dan pemberontakan pacinan. Puncaknya yakni perlawanan yang ditimbulkan dari Raden mas said dan pangeran mangkubumi.

Akibat perlawanan ini, maka berdasarkan perjanjian giyanti, kerajaan Mataram di bagi menjadi dua, yakni kasunanan surakarta dan kasultanan yogyakarta.

 semester 2:

1.      Trilogi Politik Etis

Isi Politik etis, sebagaimana yang dikemukakan Van Deventer merupakan Trilogi, yaitu irigasi (pengairan), emigrasi / transmigrasi (perpindahan penduduk dari satu pulau kepulau yang lain), dan edukasi (pendidikan).

Politik balas budi yang dicerminkan dalam trilogi Politik Etis itu, menuru Van Deventer dengan pertimbangan sebagai berikut :

a.      Rakyat Indonesia hidup bertani, pemerintah Belanda harus membangun sarana irigasi.

b.      Rakyat Indonesia masih terbelakang, maka pemerintah harus menyebarluaskan penyelenggaraan pendidikan.

c.       Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, rakyat Indonesia tidak leluasa lagi memperluas lahan pertaniannya di Jawa, karena itu pemerintah harus menyelenggarakan program ransmigrasi dari Jawa ke luar Jawa.

Sejak itu pemerintah Belanda memperogramkan penyebarluasan pendidikan, membangun sarana irigasi, dan tahun 1905 sejumlah orang Jawa dipindahkan keluar Jawa, antara lain ke Lampung dan Deli, Sumatra Timur.

Sebenarnya gagasan Politik Etis yang dicetuskan oleh Van Deventer sangat ideal. Apalagi dengan adanya prinsip mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Namun pada prakteknya dilapangan, penyelenggaraan Politik Etis diselewengkan oleh pemerintah Belanda seiring dengan kepentingan kolonial Belanda di Indonesia. Penyelewengan itu sebagai berikut :

a.      Pendidikan yang dilaksanakan hanyalah pendidikan tingkat rendah, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai rendahan, mandor-mandor atau peleyan-pelayan yang bisa membaca. Memeng kemudian dibuka sekolah-sekolah menengah, tetapi kebanyakan orang pribumi tidak mampu menikmatinya karena biayanya mahal.

b.      Irigasi hanya dibangun didaerah-daerah yang terdapat perkebunan milik Belanda,dan

c.       Transmigrasi ke luar Jawa, khususnya di Sumatera, hanya dimaksudkan untuk mempermudah pengusaha-pengusaha Barat di luar Jawa memperoleh tenaga kerja.

Dengan demikian Politik Etis yang dilancarkan Van Deventer gagal dalam praktik dilapangan karena pemerintah Belanda tidak memiliki itikad baik untuk menyejahterakan pribumi.

2.      Edukasi dan masa depan Indonesia

Politik Etis yang dicetuskan kaum etis dalam prakteknya telah diselewengkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Tetapi bangsa Indonesia tetap memperoleh keuntungan. Program edukasi yang dilaksanakan oleh Belanda mampu menumbuhkan golongan terpelajar di Indonesia.

Begitu program Politik Etis mulai dilaksanakan, dibukalah sekolah-sekolah. Untuk anak-anak bumi putera kalangan bawah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra kelas dua (de Tweede Klasse), sekolah yang lama pendidikannya lima tahun ini biayanya sangat mahal. Untuk anak bumi putra kelas menengah didirikan Sekolah Dasar Bumi Putra Kelas Satu (de Eerste Klasse), sekolah ini lama pendidikannya juga lima tahun. Namun, karena Van Heutsz dinilai kurang bermutu dalam bahasa Belanda, maka masa belajarnya diangkat menjadi enam tahun. Untuk anak Eropa didirikan sekolah khusus, yaitu ELS (Europese Lagere School).